Cobranews.id, Jumat 19 Juni 2026, MEDAN – Dugaan atas praktik intervensi kekuasaan kembali telah menyeret dunia pendidikan di provinsi Sumatera Utara. Ditengah – tengah ketatnya persaingan masuk SMA Negeri favorit, publik terkejut oleh beredarnya tangkapan layar percakapan Whats App yang diduga kuat melibatkan seorang ketua relawan politik pendukung kepala daerah.
Percakapan yang sudah viral di media sosial itu diduga kuat mengarah pada upaya meminta akses khusus agar seorang siswi dapat diterima di Sekolah SMA Negeri 3 kota Medan. Sosok yang disebut dalam percakapan tersebut diketahui menggunakan identitas sebagai ketua umum DPP Bobby Lovers.
Dalam tangkapan layar yang sudah beredar, komunikasi awak dibuka dengan berdalih silahturahmi kepada pejabat di dalam lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Namun setelah tidak mendapatkan respon, percakapan jadi berubah menjadi permintaan langsung terkait dengan akses menuju pejabat bidang SMA.
“Minta nomor kabig SMA lah adinda, Anak saya mau masuk ke sekolah SMA 3, Anak saya yang nomor dua cewek,” Demikian isi pesan yang kini sudah menjadi sorotan tajam publik.
Kasus ini telah memicu kemarahan masyarakat karena telah dianggap sudah mencederai prinsip keadilan dalam sistem penerimaan siswa – siswi baru. Disaat ribuan siswa – siswi harus bersaing melalui jalur resmi dengan nilai dan persyaratan yang sangat ketat, muncul dugaan kuat adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik untuk membuka khusus jalur belakang alias jalur pribadi atau kekuasaan.
Tidak hanya itu saja, Isu ini juga sudah menyeret nama seorang figur berinsial RPS yang disebut – sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran keluarga Gubernur Sumatera Utara serta pernah berada didalam Tim Eksistensi seorang kepala daerah. Informasi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya suatu praktik PATRONASE politik yang mencoba untuk masuk ke wilayah birokrasi pendidikan.
Publik telah menilai, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bulan lagi sekedar urusan orang tua yang ingin menyekolahkan anak – anaknya. Lebih dari itu, Kasus ini sudah mencerminkan gejala rusaknya etika birokrasi, dimana akses kekuasaan diduga telah digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik.
“Ketika adanya kedekatan politik dipakai untuk menekan birokrasi dunia pendidikan, Maka yang dirampas bukan hanya kursi sekolah, tetapi juga rasa keadilan masyarakat” Ujar seorang aktivis pendidikan di kota Medan.
Publik kini menunggu dari sikap tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Khususnya Dinas Pendidikan Sumatera Utara
TIM
