Cobranews.id, GUNUNGSITOLI – Pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-81 di Alun-Alun Kota Gunungsitoli dinodai oleh insiden ketegangan. Beberapa jam sebelum upacara dimulai, sekelompok masyarakat yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak diusir paksa dari tribun sebelah kanan lapangan oleh seorang oknum panitia, Senin (17/8/2026).
Pokok permasalahannya adalah beberapa jam sebelum nya se-kumpulan masyarakat ibu-ibu dan anak-anak sedang duduk di dalam tribun sebelah kanan untuk menyaksikan jalannya upacara perayaan HUT kemerdekaan RI-81 di alun-alun kota gunungsitoli, Tiba-tiba datang seseorang diduga oknum panitia berjas hitam berdasi merah ala paspampres mungusir ibu-ibu yang sedang duduk dikursi plastik merah pada tribun sebelah kanan alun-alun, atas tindakan oknum panitia tersebut para ibu-ibu yang sedang duduk itu tidak diterima mereka diawaskan dari kursi yang sedang mereka duduki dan langsung KOMPLAIN kepada oknum panitia tersebut, dengan mengatakan “mengapa bukan dari tadi kami dilarang duduk disini lalu kami duduk dimana, dan lagi pula kursi yang saya duduki ini, saya yang ambil dari sana bukan yang kian ada disini ” lalu ASN berkacamata hitam juga sedang berdiri disamping kanan tribun itu, melihat situasi akibat tindakan oknum panitia itu mengundang keributan berpotensi mengganggu jalanya upacara detik-detik perayaan HUT kemerdekaan RI-81, ASN tersebut menegur oknum panitia ber-ala paspampres itu yang melaksanakan tugasnya melampaui batas kewenangan nya.
Aksi pengusiran tersebut memicu komplain keras dari warga dan sorotan tajam dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lokasi, hingga dinilai berpotensi memicu benih kebencian terhadap institusi negara.
Kronologi Pengusiran Warga di Tribun Penonton
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, awalnya sekelompok ibu-ibu bersama anak-anak mereka datang lebih awal agar bisa menyaksikan jalannya upacara dengan khidmat. Mereka mengambil inisiatif duduk di kursi plastik merah yang terletak di tribun sebelah kanan Alun-Alun Kota Gunungsitoli.
Namun, situasi mendadak berubah ketika seorang pria diduga oknum panitia dengan setelan jas hitam dan dasi merah bergaya layaknya Paspampres datang mendekat. Tanpa alasan yang jelas, oknum tersebut langsung mengusir para ibu-ibu dari area kursi yang mereka duduki.
Tidak terima diperlakukan semena-mena, para ibu-ibu tersebut langsung melayangkan protes keras di tempat.
“Mengapa tidak dari tadi kami dilarang duduk di sini? Lalu sekarang kami harus duduk di mana? Lagipula kursi yang saya duduki ini, saya sendiri yang ambil dari sana, bukan yang sudah disediakan di sini sejak awal!” cetus salah seorang ibu dengan nada kecewa.
Melihat keributan yang mulai memanas dan berpotensi merusak kekhidmatan momen sakral Detik-Detik Proklamasi, seorang ASN berkacamata hitam yang berdiri di samping kanan tribun langsung mengambil tindakan. Ia menegur oknum panitia berjas tersebut karena dinilai arogan dan telah melaksanakan tugas melampaui batas kewenangannya.
ASN Desak Dandim 0213/Nias dan Hukum Bertindak
Ditemui oleh awak media seusai insiden tersebut, ASN berkacamata hitam yang meminta namanya tidak disebutkan secara lantang menyatakan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh oleh penegak hukum, khususnya institusi TNI.
Ia meminta Komandan Kodim (Dandim) 0213/Nias selaku salah satu unsur pimpinan daerah untuk mengevaluasi total jajaran kepanitiaan HUT RI Kota Gunungsitoli tahun 2026.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Penegak hukum harus turun tangan memastikan apa motif sebenarnya dari oknum panitia yang mengusir warga tersebut. Tindakan kasar seperti itu mengandung potensi unsur kebencian terhadap institusi Pemerintah Kota Gunungsitoli, membuat masyarakat kecewa, dan memperlihatkan seolah-olah pemerintah tidak memihak kepada rakyat kecil,” ujar ASN tersebut kepada wartawan.
Ia juga menyayangkan adanya jurang pemisah yang terlalu kontras antara masyarakat biasa dengan kelompok bermartabat atau yang memiliki jabatan di dalam ruang tribun.
“Kalau memang tribun itu dikhususkan untuk pejabat, seharusnya dijaga secara humanis sejak awal oleh petugas. Jangan dibiarkan masyarakat masuk dulu, lalu setelah duduk diusir secara kasar. Itu mempermalukan rakyat dan seakan-akan merampas hak kemerdekaan mereka di hari kemerdekaan ini,” tambahnya.
Potensi Unsur Kebencian Terhadap NKRI
Lebih jauh, ASN tersebut mengaitkan tindakan diskriminatif ini dengan situasi nasional yang sensitif. Ia menilai, tindakan memecah belah dan menindas hak masyarakat kecil di hari kemerdekaan dapat memicu riak-riak perpecahan seperti yang terjadi di daerah konflik.
“Hari kemerdekaan kita hari ini masih menuai protes di beberapa kalangan. Kita lihat di Aceh dan juga di Papua sana, lambang-lambang kemerdekaan Republik Indonesia bahkan ada yang diinjak-injak. Nah, hal destruktif seperti ini jangan sampai terpancing terjadi di Kota Gunungsitoli akibat ulah oknum panitia,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak agar aparat berwenang tidak tinggal diam atas insiden pemosisian sepihak ini.
“Mau itu disengaja, tidak disengaja, atau ada masalah personal lainnya, yang jelas harus dilakukan proses hukum secara tegas terhadap pihak-pihak terkait pada kejadian ini. Hak kemerdekaan masyarakat tidak boleh diinjak oleh keangkuhan jabatan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak koordinator panitia HUT Kota Gunungsitoli maupun pihak keamanan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai sanksi atau klarifikasi atas tindakan oknum berjas hitam tersebut. Awak media sedang berusaha konfirmasi lebihlanjut.
(Tim)
